JDIH Kementerian UMKM

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/ Kementer

Pasal 2 Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, yang terdiri atas: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Badan Usaha Milik Swasta; dan d. Koperasi.

Tahun 2021

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik

Kementerian Komunikasi Dan Informatika

Seluruh KBLI yang diatur pada PM ini (mencakup Koperasi dan UMM, kecuali KBLI 62022 (Aktivitas Penylediaan Identitas Digital) dan KBL 62023 (Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang /Menggunakan Sertifikat Elektronik).

Tahun 2021

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas PM Kominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Kementerian Komunikasi Dan Informatika

Pasal 1 6. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah badan Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh isin penyelenggara Jasa Telekomunikasi. 7. Usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badanusaha swasta, atau koperasi yang memperoleh izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. 8. Penyelenggara Jasa Makna dari ketentuan ini di atas adalah Koperasi dapat menjadi penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

Tahun 2021

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Kementerian Komunikasi Dan Informatika

Pasal 2 Setiap PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran. Makna dari ketentuan ini adalah setiap PSE lLingkup Privat termasuk Koperasi dan UMKM wajib melakukan pendaftaran PSE

Tahun 2020

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 89 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/ Kementer

Tahun 2022

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/ Kementer

Tahun 2022

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/ Kementer

Seluruh Pasal

Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha Mikro, kecil, dan menengah

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/ Kementer

Pasal 41 s.d. Pasal 46

Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/ Kementer

Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil pasal 79, 80, dan 81

Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan Bab VI Upah terendah pada usaha mikro dan usaha kecil, Pasal 36 dan Pasal 37

Kementerian Ketenagakerjaan

Masih sesuai

Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 109 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Pasal 5 dan Pasal 6

Kementerian Ketenagakerjaan

Masih sesuai

Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 13 Pasal 101 tentang Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan

Masih sesuai

Tahun 2003

Number Of Rows : 47 Rows

Peraturan Eksternal

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas PM Kominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 89 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha Mikro, kecil, dan menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan Bab VI Upah terendah pada usaha mikro dan usaha kecil, Pasal 36 dan Pasal 37

Peraturan Presiden Nomor 109 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Pasal 5 dan Pasal 6

Undang-Undang Nomor 13 Pasal 101 tentang Ketenagakerjaan

Pencarian